Minggu, 27 April 2014

PROFESIONALITAS CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM



PROFESIONALITAS CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
OLEH ; KI SONHAJI MUTIALLAH, M. MPd
Masa bakti anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kabupaten Pasuruan akan berakhir juni mendatang, dan proses rekrutmen calon anggota baru juga sudah di mulai dan  sudah di umumkan di media massa beberapa hari yang lalu. Ketika ada informasi penerimaan calon anggota KPU Kabupaten Pasuruan, saya sempat di kontak  oleh teman saya, yang kebetulan dia mau mendaftar menjadi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan. Dia menayakan  apakah kira-kira Tim seleksi bersikap Profesional dalam menjalankan seleksi penerimaan? , Karena selama ini seleksi  calon anggota lembaga publik, misal , KPU, Dewan Pendidikan , Komisi Informasi Publik dan lembaga publik yang lainya , masih ada ikut campur dari penguasa daerah, legislatif dan juga titipan dari lembaga –lembaga besar nonpemerintahan . Katanya! .Tapi aku tetap membesarkan hatinya, agar dia  tetap maju mencalonkan diri menjadi calon anggota KPU ,karena di juga pernah berpengalaman sebagai anggota pengawas pemilu Kabupaten Pasuruan, barangkali Tim seleksi benar-benar profesional dalam menjalankan tugas perekrutan calon anggota KPU, walau dalam hati kecil saya juga masih meragukan akan netralitas dan independensi dalam perekrutan calon anggota KPU Kabupaten Pasuruan.
Pelaksanan rekrutmen calon anggota KPU oleh tim seleksi  adalah amanah  Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Disebutkan bahwa KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Propinsi(pasal 17), dan KPU Propinsi membentuk timseleksi untuk menyeleksi calon anggota Kpu kabupaten/Kota(pasal 21). Setelah masa keanggotaan mereka sudah habis,maka perlu rekrutmen kembali untuk masa keanggotaan lima tahun ke depan. Dalam pelaksanan seleksi  calon anggota KPU harus benar –benar Profesional dan independen, agar diperoleh hasil yang berkualitas dan benar, terutama untuk menjaga agar mereka tidak menjadi agen politik .
Hampir setiap pelaksanan pemilihan umum kepala daerah (pilkada), pileg, maupun Pilpres berujung dengan sengketa. Salah satu penyebab maraknya sengketa itu adalah kualitas penyelenggara pilkada, pileg maupun Pilpres dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah. Kinerja KPU yang tidak profesional dan cenderung berpihak, bahkan menjadi agen dari salah satu pasangan calon kepala daerah, calon legislatif, membuat hasil pemilu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan patut di ragukan akan keabsahannya , bahkan mencederai makna demokrasi.
Dalam setiap pilkada di Tanah Air, selalu ada gugatan. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 497 gugatan hasil pilkada selama 2008 hingga 2012. Dari jumlah itu, 489 gugatan sudah  diputuskan MK. Dikatakan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimmly Asshiddiqie, sejak dibentuk tahun lalu, pihaknya sudah menerima lebih dari 300 laporan tentang penyelenggara pilkada. Dari jumlah itu , 90 perkara diproses dan hasilnya 71 anggota KPU dan pengawas di pecat. Umumnya, pemecatan dilakukan karena penyelenggara pilkada tidak independen. Ini menunnjukkan bahwa pelaksanaan pilkada yang buruk lebih disebabkan oleh persoalan di daerah yang belum terselesaikan, terutama terkait proses perekrutan penyelenggara pilkada. Prinsip-prinsip utama penyelenggara pemilu, yakni keterbukaan, integritas, profesionalitas, dan netralitas, belum tercermin dalam proses pemilihan anggota KPU di daerah. Padahal aturan tentang pemilihan anggota KPU di daerah , baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/kota, sudah sangat jelas dicantumkan dalam UU nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu). UU tersebut secara tegas mengatur tentang syarat untuk menjadi anggota KPU di daerah. Bahkan KPU, Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu), dan DKPP telah menerbitkan Peraturan Bersama tentang kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk menindak lanjuti UU 15/2011. Peraturan bersama ini menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilu termasuk di daerah, hanya saja implementasinya tidak di jalankan.
Sebagai penyelenggara pemilu kita wajib bertindak netral dan tidak memihak Parta politik tertentu serta calon peserta pemilu atau pilkada. Penyelenggara pemilu juga wajib tidak menerima hadiah dalam bentuk uang, benda, atau penghargaan. Sayangnya , prinsip-prinsip dasar penyelenggara pemilu itu kerap dilanggar oleh banyak anggota KPU di daerah. Hasilnya banyak pihak yang tidak puas terhadap hasil pilkada atau pileg yang mereka selenggarakan. Ketidak puasan itu tidak hanya berasal dari peserta pilkada, tetapi juga masyarakat daerah tersebut yang merasa suara mereka untuk memilih pimpinan pilihannya terbuang percuma kerena kinerja KPU daerah yang buruk. Contoh dalam pilkada di Nusa Tenggara Timur (NTT). Banyak dokumen pilkada, yaitu C1 KWK-KPU, yang hanya di foto kopi dan tidak di segel. Sehingga komisioner KPU di pecat, karena pelanggaran yang mereka lakukan bersifat terencana, tersetruktur, dan masif. Dalam pesta demokrasi yang baru saja di gelar ,yaitu pemilihan anggota DPRD, DPD, DPR Propinsi, dan DPR Pusat banyak juga  terjadi pelanggaran pemilu baik yang dilakukan oleh caleg atau peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Sikap tidak profesional yang diperlihatkan oleh penyelenggara pemilu antara lain  carut marutnya DPT, adanya penggelembungan suara, pencurian suara dalam satu partai, di kota  Belitar juga ada petugas PPS yang membukakan surat suara dan mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu caleg tertentu, sehingga petugas tersebut kena jeratan hukum.
Dan di Kabupaten Pasuruan , Salah satu caleg yang suaranya tidak memenuhi  harapan dalam pemilu legislatif  melaporkan 13 pejabat PPK yang telah menjanjikan penambahan suara(penggelembungan suara) di tiap kecamatan, kepada Panwaslu Kabupaten Pasuruan, dan kini sudah dilimpahkan ke Gakumdu, karena  diduga ada indikasi  melakukan pelanggaran kode etik kerena menerima gratifikasi (uang dan speda motor), (radar Bromo/23/4). Tentu sangat memprihatinkan kita semua.
Andaikata Petugas Penyelenggara Pemilu mulai dari KPU, PPK, sampai PPS, menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip utama penyelenggara pemilu dan sesuai aturan dalam UU pemilu tentu tidak ada konflik di antara peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu. Tapi kita tidak boleh langsung menjustis bahwa pelanggaran ini hanya semata- mata di lakukan oleh penyelenggara pemilu ada juga faktor berpengaruh besar terhadap terjadinya pelanggaran yaitu kekuasaan. Karena kuasa senantiasa berelasi dengan apapun, seperti di sampaikan oleh Foucoult, filsuf sekaligus sosiolog kontemporer asal Prancis.
Kuasa selalu berelasi dengan berbagai hal; baik pengetahuan, kebijakan publik, agama, dan sebagainya. Dalam hal ini, kuasa berelasi dengan penentuan verifikasi, penentuan suara, penentuan kebijakan, penentuan pimpinan, dan lainnya. Semuanya sangat mungkin terjadi karena kuasa pada permasalahan ini adalah bisa menjelma kekuasan pemilik kebijakan, bisa berupa uang, sembako atau bisa berupa apapun yang memungkinkan kecurangan dalam pemilu. Netralitas KPU dan jajarannya dalam hal ini sangat di tekankan, karena mesti kebal terhadap segala kuasa yang menginterpensi. Memang , sejauh ini dan dalam undang-undang sudah di jelaskan bahwa KPU harus netral. Selanjutnya , netralitas ini mestinya dirawat dan dijaga dengan sungguh-sungguh, karena ( mungkin) hanya KPU saja yang masih memiliki netralitas. Tapi apakah benar atau tidak, ini bisa kita lihat pada hasil  pemilu yang sudah dilaksanakan.
Kita semua berharap berlangsungnya pilkada, pileg maupun pilpres yang bersih dan dilaksanakan secara profesional serta bebas dari kepentingan-kepentingan Parpol, caleg,maupun  penguasa daerah. Yaitu dengan cara memperbaiki proses perekrutan penyelenggara pemilu, mulai dari anggota KPU daerah,PPK, PPS,  Panitia pengawas (Panwaslu), hingga panitia Pengawas Lapangan(PPL). Peran masyarakat dalam memberikan masukan terkait rekam jejak penyelenggara pemilu terutama calon anggota KPU daerah , harus dibuka selebar-lebarnya. Tidak ada lagi titipan dari penguasa daerah, partai atau ploting dari lembaga keagamaan yang selama ini sering terjadi. Tapi yang terpilih adalah calon anggota KPU yang benar-benar Profesional, Independen, Netral dan Kredibel. Sehingga bisa menjalankan tugas dengan baik tapa ada paksaan atau intimidasi bahkan pesanan.
Selain itu ,peran Panwaslu hingga bawaslu perlu diperkuat lagi. Lembaga yang mengawasi harus di beri kewenangan yang besar dalam memantau kinerja KPU di daerah dan jajarannya. Kita berharap semoga proses rekrutmen KPU Kabupaten Pasuruan oleh tim seleksi, bisa berjalan dengan lancar, dan menghasilkan produk penyelenggara pemilu (KPU) yang sesuai kita harapkan semua.Semoga….